Kepercayaan publik terhadap bisnis tidak dapat dipisahkan dari pendekatan dan strategi kampanye bisnis dalam mengangkat isu-isu yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Banyak perusahaan yang memanfaatkan isu publik untuk membangun citra positif, seperti jenama produk kecantikan yang mendukung pemberdayaan perempuan atau perusahaan air mineral yang mendorong gaya hidup sehat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi air yang cukup.
Perusahaan tidak hanya berfokus pada pemasaran produk, tetapi juga menciptakan program komunikasi yang kreatif dan inovatif. Mereka secara konsisten membangun kesadaran publik melalui pendekatan yang strategis, tanpa terburu-buru membuat klaim atau langsung mempromosikan produk. Dengan cara ini, secara praktik pada akhirnya tidak hanya mendapatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang positif di tengah-tengah mereka.
Di sisi lain, peran pemerintah tampak bergerak ke arah yang bertolak belakang. Alih-alih menjadi teladan transparansi dan kepedulian terhadap isu-isu publik, pemerintah sering kali dinilai kurang peka terhadap aspirasi masyarakat.
Hal ini terlihat dari kebijakan investasi yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja lokal, serta melegalisasi eksploitasi sumber daya alam ekstraktif yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem.
Program Open Government yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik juga terlihat stagnan. Bahkan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat sering kali dipersepsikan sebagai upaya untuk menutupi masalah yang sebenarnya atau hanya sebatas formalitas tanpa implementasi nyata. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Adapun jurnalis atau media kini menghadapi tantangan serius berupa rendahnya tingkat kepercayaan publik. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kecenderungan media untuk terpolarisasi dalam mendukung agenda politik tertentu. Kondisi ini membuat media dipersepsikan tidak netral dan lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan menyuarakan kebenaran yang objektif.
Selain itu, media juga kerap melakukan agenda setting yang tidak selaras dengan isu-isu yang menjadi perhatian publik (public agenda). Bahkan pada peristiwa yang tengah viral di masyarakat, berita yang disampaikan sering kali tidak mencerminkan realitas secara utuh. Alih-alih memberikan laporan faktual yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, beberapa media justru dianggap membingkai berita sesuai kepentingan tertentu, sehingga mengurangi nilai kredibilitasnya.
