Jakarta – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Lampung menekan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memenuhi tuntutan masyarakat Register Way Pisang, Lampung Selatan, dengan mengubah rekomendasi tim terpadu dari pengelolaan hutan kemasyarakatan menjadi pelepasan 16 desa definitif dari kawasan register. Aksi ini dilakukan saat Komisi I melakukan audiensi bersama puluhan perwakilan masyarakat yang tinggal di Register 1, Way Pisang, Lampung Selatan, bersama KLHK RI pada Kamis (21/12/2023) di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Mardani Umar, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, mengungkapkan bahwa kasus serupa telah berhasil diselesaikan di Sukapura, Lampung Barat, dengan warga setempat mendapatkan kepastian kepemilikan lahan. Hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat desa-desa definitif di Register Way Pisang seharusnya juga memperoleh hak kepemilikan yang setara dengan warga di Sukapura.
