Banyak pihak yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap status PIK 2 sebagai PSN. Mereka berpendapat bahwa proyek ini lebih menguntungkan segelintir pihak, terutama pengusaha, daripada masyarakat luas. Selain itu, kritik juga datang terkait dengan penggunaan dana publik untuk proyek komersial milik swasta.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam menentang penetapan PIK 2 sebagai PSN. Menurutnya, proyek ini tidak seharusnya mendapatkan status PSN karena merupakan proyek swasta yang bertujuan komersial. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan proyek lain yang lebih berdampak luas bagi masyarakat.