“Dominasi para pimpinan partai politik akan melampaui kedaulatan rakyat saat menentukan para wakilnya baik di DPR maupun di DPRD,” kata Fathul, Kamis (19/1/2023).
Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara tersebut menjelaskan sistem pemilu proporsional tertutup hanya sekedar menjadikan rakyat sebagai kamuflase demokrasi dengan hanya memilih partai. Tapi, ketua partai yang menentukan orang-orangnya.
Sehingga, apabila pimpinan partai politik memilih orang-orang yang bermasalah maka rakyat tidak bisa mengontrol.
