Dalam keterangan resminya, Lidya menjelaskan bahwa bagi gadis-gadis dari keluarga tidak mampu, pernikahan dengan pria asing terlihat sebagai solusi untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, pada kenyataannya, mereka terjebak dalam praktik kawin kontrak yang menjanjikan mahar besar.
Sementara itu, bagi gadis-gadis dari keluarga dengan kondisi ekonomi sedang atau berkecukupan, gaya hidup yang mewah dan hedonistik seringkali menjadi alasan utama mereka terlibat dalam praktik ini. Iming-iming uang yang besar dari praktik kawin kontrak mempengaruhi mereka untuk terlibat tanpa memperhitungkan konsekuensi yang akan mereka hadapi.
Pemerintah Kabupaten Cianjur, melalui Bupati Herman Suherman, telah memberikan respons serius terhadap masalah ini. Meskipun belum ada sanksi hukum yang diterapkan, pemerintah setempat telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang praktik kawin kontrak. Perbup tersebut dijadikan dasar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah praktik tersebut.
