Ia juga menekankan pentingnya partisipasi asosiasi pengusaha penggilingan, koperasi petani, dan lembaga perlindungan konsumen agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan realitas di lapangan.
“Pemerintah perlu segera menyusun definisi operasional tentang mixed rice, termasuk batasannya. Kita harus membedakan dengan jelas mana yang merupakan optimalisasi mutu dan mana yang termasuk kecurangan. Jangan semua disamaratakan dan akhirnya menakuti pelaku usaha yang justru sedang menjaga ketersediaan pangan nasional,” paparnya.
drh. Slamet juga menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional harus menjamin tiga prinsip utama: petani terlindungi, pelaku usaha tidak dikriminalisasi secara serampangan, dan konsumen mendapatkan produk bermutu dengan harga wajar.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR RI akan mendorong penelusuran mendalam terhadap persoalan ini, termasuk kemungkinan menghadirkan kementerian/lembaga terkait dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.
