Sayangnya, praktik BUMN di Indonesia hari ini sering jauh panggang dari api. Banyak BUMN justru menjadi pos beban negara, disuntik dana dari APBN yang mayoritas bersumber dari pajak rakyat. Alih-alih menghasilkan surplus untuk kesejahteraan, malah menimbulkan defisit, inefisiensi, dan kadang menjadi ladang bancakan.
Di saat yang sama, negara juga membentuk berbagai dana khusus, termasuk dana abadi dan dana cadangan lain, yang tetap bersumber dari APBN. Kritik publik pun muncul: sampai kapan rakyat harus terus menanggung beban, sementara aset strategis negara tidak benar-benar produktif?
Pelajaran dari Umar bin Khattab jelas: negara harus memiliki sumber pemasukan yang permanen dan tidak membebani rakyat. Tanah, tambang, energi, dan sumber daya publik lain seharusnya dikelola layaknya kharaj—bukan untuk segelintir pihak, melainkan untuk generasi kini dan mendatang.
