Film “Dirty Vote” mengungkap penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan status quo, dengan berbagai instrumen negara dimanfaatkan untuk kepentingan calon tertentu dalam pemilu. Mulai dari pelaksanaan pemilu, praktik nepotisme, hingga ambisi kekuasaan diekspos dalam film ini, termasuk dalam penentuan penjabat kepala daerah, politisasi bantuan sosial, dan program keluarga harapan.
 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menilai film dokumenter berjudul "Dirty Vote" sebagai fitnah){kind=link}