Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menganggap bahwa film dokumenter ini memiliki nilai positif untuk pendidikan politik masyarakat. Menurutnya, kritik terhadap film tersebut harus dijawab dengan kritik yang seimbang, dan tidak ada alasan untuk merasa tersinggung atau emosional terhadapnya.
Todung juga menegaskan bahwa penggunaan hukum atau kriminalisasi terhadap film tersebut tidak diinginkan, karena hal tersebut dapat meredam kreativitas dan demokrasi. Menurutnya, kekuatan bangsa Indonesia terletak pada demokrasi, dan itulah yang harus dijaga keberadaannya ke depan.
 Ganjar-Mahfud, mengapresiasi film dokumenter "Dirty Vote" menyoroti kecurangan Pemilu 2024.){kind=link}