Keteladanan Pemimpin Bangsa
Pada 3 April 1950 Sebagai Anggota parlemen, Pak Natsir mengajukan Mosi dalam siding Parlemen (Republik Indonesia Serikat), Mosi itulah yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, yang memungkinkan kembalinya 17 Negara Bagian kedalam NKRI. Mosi Integral itulah yang kemudian mengantarkan terbentuknya Kembali (Proklamasi kedua) NKRI yang secara resmi diumumkan pada 17 Agustus 1950, dengan di tandai pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) .
Mohammad Natsir Datuk Sinaro Panjang (17 Juli 1908 – 6 Februari 1993) adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan salah satu inisiator sekaligus pemimpin Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Natsir di pemerintahan negara diberi mandat sebagai menteri hingga puncaknya menjadi Perdana Menteri ke-5 Indonesia. Di kancah internasional pula, ia mengemban amanat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid se-Dunia. Beliau tokoh internasional yang memiliki perhatian khusus terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
Tokoh yang memiliki nilai keteladanan yang luar biasa, memadukan antara Ketaqwaan dalam mengemban Amanah Jihad amar ma’ruf nahi mungkar disertai dengan keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip kejujuran, kesederhanaan, membuktikan dirinya layak sebagaai Ulama yang Wara’, Politikus yang hanadal, dan Pejuang yang Istiqomah.
Reporter Ramadhian Fadillah melaporkan bahwasanya ia tokoh sederhana sepanjang zaman. Ia juga melaporkan bahwa Natsir “tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah.” George McTurnan Kahin -pengajar di Universitas Cornell- mendapat info dari Agus Salim bahwa ada staf dari Kementerian Penerangan yang hendak mengumpulkan uang untuk Natsir supaya berpakaian lebih layak. Apalagi, kemejanya cuma dua setel dan sudah butut pula. Sewaktu dia mundur sebagai Perdana Menteri pada Maret 1951, sekretarisnya -Maria Ulfa, menyerahkan padanya sisa dana taktis dengan banyak saldo yang sebenarnya juga hak Perdana Menteri. Natsir menolak, dan dana itu dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser dia ambil.
Oleh :
Ust Aliyudin, S.H.,M.H.
(Sekretaris Umum Dewan Da’wah Lampung)
