Selain masalah pendaftaran mahasiswa baru, Fikri juga menyoroti persoalan program studi di perguruan tinggi. Menurutnya, perlu pengaturan program studi (prodi) agar tidak terjadi tumpang tindih antar-perguruan tinggi maupun antar-kementerian dan lembaga.
“Ini peringatan buat mereka untuk harus diatur prodinya supaya saling mendukung. Mungkin nanti PTS tertentu unggulnya di bidang apa, PTS lain unggul di bidang apa, sehingga tidak saling berhimpitan atau beririsan,” ujarnya.
Ia lalu menegaskan bahwa berbagai masukan dari kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) guna mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
