Adanya kejadian dugaan penyalahgunaan wewenang pemerintah atas pangan demi kepentingan politik ini maka Johan mengusulkan ke depan perlu penguatan norma jaminan perlindungan hak atas pangan sebagai materi muatan konstitusi.
“Harus ada sanksi yang tegas atas berbagai praktik penyalahgunaan wewenang pemerintah atas ber berbagai kebijakan pangan, termasuk bansos pangan, ujar Johan.
Bagi Johan, MK perlu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara agar haknya di bidang pangan lebih terjamin, dan bukan seperti yang terjadi selama ini bahwa seolah-olah rakyat harus berterimakasih kepada pemerintah dengan cara mengikuti pilihan politik tertentu, hal ini mengurangi daya nalar masyarakat untuk memilih sesuai dengan pilihannya padahal di sisi lain pemerintah sesungguhnya telah banyak melakukan kebijakan yang telah menciderai kedaulatan pangan nasional.
