2. Peningkatan akses pembiayaan bagi petani melalui skema kemitraan inklusif, seperti ekosistem agribisnis berbasis closed-loop antara petani, off-takers, dan industri pertanian.
3. Reformasi kebijakan subsidi pupuk berbasis kesehatan tanah, guna mengurangi penggunaan pupuk kimia berlebihan yang merusak kesuburan lahan.
Menurut beliau, sistem subsidi pupuk yang ada saat ini cenderung tidak efisien, karena masih berbasis kuantitas dan belum mempertimbangkan dampak ekologis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis “soil health card”, seperti yang diterapkan di India, Uni Eropa, dan China, untuk memastikan subsidi pupuk diberikan sesuai dengan kondisi tanah di setiap wilayah.
Sebagai penutup, Prof. Bustanul mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan lama. Kita perlu kebijakan yang lebih inovatif, berbasis riset, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta keberlanjutan ekosistem pertanian nasional,” tegasnya.
Kongres XIX & Konfernas XX PERHEPI ini diharapkan menjadi momentum penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pertanian yang lebih progresif, inklusif, dan berdaya saing global.
