Menanggapi polemik ini, Istana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak dijadwalkan menghadiri acara di Surabaya. Meskipun demikian, penilaian yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan penghargaan kepada ke-15 kepala daerah tersebut dianggap memadai oleh beberapa pihak.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menyatakan bahwa ke-15 kepala daerah tersebut layak mendapatkan penghargaan berdasarkan tolok ukur Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), yang meliputi indikator seperti indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, serta kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah.
