Menurutnya, selama ini perekonomian masyarakat di daerah sangat terbantu dari dana TKD ini.
“Dan juga (dengan pembatalan pemakasan TKD ini, maka) menekan kemungkinan terjadinya kemarahan publik yang meluas seperti di waktu-waktu yang lalu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya berjanji akan merevisi anggaran TKD yang sudah diputuskan Sri Mulyani dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026.
Pelonggaran itu, imbas kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di banyak daerah.
