Selain itu, dengan Payment ID ini, Pemerintah akan dapat mengetahui profil keuangan setiap warga negara, termasuk jumlah harta, utang, dan investasinya. Salah satu manfaat dari adanya profil keuangan tiap individu masyarakat ini adalah dapat mengukur atau melihat target utama penerima bantuan sosial.
Sementara bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Payment ID akan jadi salah satu program yang akan mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan memudahkan kementerian/lembaga negara untuk bertukar data bagi kepentingannya masing-masing.
Di Kementerian Keuangan sendiri upaya optimalisasi pajak dengan cara deteksi uang keluar-masuk ke kantong warga sudah dimulai sejak Juli 2022, dengan menginisiasi pemadanan NIK dengan NPWP.
Selain itu, DJP juga menggandeng Direktorat Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) terkait penggunaan NIK untuk mendukung layanan hingga pengawasan pajak. Permintaan akses data penduduk ini juga menjadi dukungan DJP kepada proyek Digital ID yang dikembangkan Kemendagri.
“Dengan adanya digital ID, nanti tentu informasi yang terkait dengan variabel-variabel individu yang bersangkutan, penduduk ini gitu, itu akan bisa semakin kaya. Jadi, semakin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak,”ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dalam media briefing di Kantor DJP, Kamis (31/7/2025) malam.
“Jadi kita sudah tidak bisa silo-silo (pengkotakan informasi, sumber daya, dan proses antar departemen atau tim dalam suatu organisasi) lagi teman-teman, kita dengan semua Kementerian dan Lembaga sebenarnya interoperability (saling bertukar data),” sambungnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai penggunaan Digital ID dan Payment ID akan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya, sistem tersebut bisa menangkap transaksi masyarakat dalam bentuk apapun, baik melalui perbankan hingga QRIS.
