Namun, Bupati Herman Suherman juga mengakui keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menindak praktik kawin kontrak tanpa adanya regulasi yang jelas di tingkat pusat. Pemerintah daerah berharap adanya regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat.
Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melawan praktik kawin kontrak yang merugikan ini. Edukasi, sosialisasi, dan pembentukan kesadaran kolektif perlu terus ditingkatkan guna melindungi para gadis dari ancaman perdagangan manusia yang tidak manusiawi.
