Bandarlampung – Abdul Hakim, Wakil Ketua Komite III DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Lampung, menginisiasi diskusi penting mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung untuk tahun 2023. Diskusi ini berlangsung di Kantor DPD RI Perwakilan Lampung pada tanggal 24 Oktober 2023. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa APBD yang diterima oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung lebih rendah dari total pengajuan yang diajukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana alokasi dana untuk sektor pariwisata di Lampung, yang merupakan salah satu potensi ekonomi utama daerah ini.
Tantangan dalam Alokasi APBD untuk Pariwisata
Menurut Dian Ekawati, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, APBD yang diterima pada tahun 2023 mencapai Rp21 miliar dari total pengajuan sebesar Rp30 miliar. Meskipun sejumlah besar dana, angka ini jauh dari apa yang seharusnya diterima. Dian menjelaskan bahwa dana yang mereka terima termasuk dalam kategori anggaran belanja dan pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata Lampung.
Kendala dalam Merancang Anggaran
Ketika merancang APBD, Lakoni Ahmad, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dari dinas setempat, menjelaskan bahwa mereka mendapat perintah untuk tidak melebihi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menjadi kendala dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor pariwisata. Contoh konkretnya adalah Festival Krakatau yang biasanya mendapatkan alokasi dana sekitar Rp2 miliar. Namun, pada tahun ini, alokasinya hanya mencapai Rp350 juta. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian terkait penyebaran Covid-19, yang masih berlangsung hingga saat ini.
Dukungan Penuh untuk Sektor Pariwisata
Meskipun terdapat kendala dalam merancang anggaran, penting untuk dicatat bahwa para pejabat terkait, seperti Abdul Hakim dan Dian Ekawati, tetap memberikan dukungan penuh untuk pengembangan sektor pariwisata di Lampung. Mereka menyadari bahwa pariwisata adalah salah satu sumber potensial pendapatan dan penggerak ekonomi daerah ini. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk mencari solusi dan upaya bersama agar sektor pariwisata tetap berkembang di Lampung.
Menyongsong APBD Tahun 2024
Pada akhir berita, disebutkan bahwa pengajuan anggaran untuk tahun 2024 sudah masuk. Hal ini menandakan bahwa para pemangku kepentingan terus berupaya untuk mengatasi kendala dalam merancang anggaran dan mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor pariwisata. Ini adalah langkah positif dalam mendukung pertumbuhan pariwisata Lampung.