Dewan Perdamaian Gaza
Meskipun awalnya dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, piagam dewan tersebut tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada Jalur Gaza.
Dewa Perdamaian tampaknya ingin menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memicu kemarahan beberapa sekutu AS termasuk Perancis.
Piagam tersebut memberikan wewenang luas kepada Trump, yang akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian dan juga bertindak sebagai perwakilan AS.
Keanggotaan akan berdasarkan undangan dari ketua, yang akan memegang wewenang utama atas masa jabatan, perpanjangan, dan pemberhentian.
Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas negara anggota, semua hasil akan memerlukan persetujuan ketua.
Ketua dapat memberikan suara penentu dan memiliki wewenang eksklusif untuk membuat, mengubah, atau membubarkan entitas institusi, menunjuk pengganti, serta bertindak sebagai otoritas terakhir mengenai makna, interpretasi, dan penerapan piagam tersebut.
Dewan Perdamaian akan memiliki stempel resmi yang harus mendapat persetujuan dari ketua.
Untuk mewujudkan visi dewan tersebut, sebuah komite eksekutif telah dibentuk.
Mereka termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Setiap anggota akan mengawasi portofolio yang mencakup tata kelola, diplomasi, dan rekonstruksi.
