“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi memandang bahwa presiden dan menteri memiliki hak untuk berpolitik, mengingat mereka adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ia menekankan bahwa dalam hal berkampanye, penting untuk tidak menggunakan fasilitas negara sebagai upaya memastikan netralitas.
 menyatakan bahwa seorang presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak kepada calon tertentu){kind=link}