Keempat, Fraksi PKS meminta evaluasi pelaksanaan Tapera sejak 2020, terutama terkait kemudahan pencairan dana bagi peserta yang sudah pensiun atau berdomisili di daerah.
Terakhir, Fraksi PKS menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pemupukan dana Tapera. Pemilihan manajer investasi BP Tapera harus transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan dana seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.
“FPKS mendesak agar dana Tapera tidak digunakan dalam proyek berisiko tinggi seperti proyek IKN atau dialokasikan ke program pemerintah lainnya,” tutup Suryadi.
