“Jalankan fungsi pengawasan, jaga sikap kritis, konstruktif, dan solutif di daerah. Hal tersebut sejalan dengan yang diminta oleh Presiden Prabowo saat Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2025 lalu, agar anggota koalisi tetap bersikap kritis kepada pemerintah,” ujarnya.
Ketua DPTW PKS Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan arah perjuangan lima tahun ke depan. “PKS adalah rumah rakyat”.
“Di sini, semua aspirasi akan kita kawal dengan keberanian, keikhlasan, dan kerja nyata. Lampung adalah tanah subur, tapi butuh pengelolaan yang amanah serta kolaborasi lintas sektor. Kami akan hadir di garis depan, memastikan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas, bukan sekadar janji,” ujarnya dengan optimisme.
Pernyataan ini menjadi penanda awal langkah besar PKS Lampung menuju politik yang mengutamakan pelayanan dan keberpihakan. PKS Lampung memandang masa bakti 2025–2030 sebagai momentum untuk memperkuat peran partai dalam pemberdayaan rakyat. Program yang direncanakan tidak hanya fokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga mengangkat potensi lokal: memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga mendorong inovasi generasi muda. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha, PKS ingin memastikan pembangunan Lampung merata dan inklusif.
