LAMPUNG — Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Provinsi Lampung resmi melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) bersama dengan 37 DPTW lainnya secara serentak secara daring, Ahad 24 Agustus 2025. Pada Muswil yang dilaksanakan di Hotel Emersia itu, menetapkan Ade Utami Ibnu sebagai Ketua DPTW Provinsi Lampung priode 2025-2030. Pelantikan sendiri dilakukan oleh Presiden PKS Almuzammil Yusuf.
Dalam arahannya, Almuzzammil menekankan pentingnya sinergi antara struktur partai dan pejabat publik PKS dengan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh anggota legislatif PKS di daerah untuk memperkuat kolaborasi.
“Khususnya kepada anggota DPRD PKS, bersinergi dan berkolaborasilah dengan pemerintah daerah masing-masing, dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan bupati dan wakil bupati, serta dengan walikota dan wakil walikota dalam rangka menyukseskan berbagai program pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat. Antara lain program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Meski menekankan kerja sama, Almuzzammil juga menggarisbawahi pentingnya sikap kritis PKS di tingkat daerah sebagaimana yang dijalankan di tingkat pusat.
“Jalankan fungsi pengawasan, jaga sikap kritis, konstruktif, dan solutif di daerah. Hal tersebut sejalan dengan yang diminta oleh Presiden Prabowo saat Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2025 lalu, agar anggota koalisi tetap bersikap kritis kepada pemerintah,” ujarnya.
Ketua DPTW PKS Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan arah perjuangan lima tahun ke depan. “PKS adalah rumah rakyat”.
“Di sini, semua aspirasi akan kita kawal dengan keberanian, keikhlasan, dan kerja nyata. Lampung adalah tanah subur, tapi butuh pengelolaan yang amanah serta kolaborasi lintas sektor. Kami akan hadir di garis depan, memastikan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas, bukan sekadar janji,” ujarnya dengan optimisme.
Pernyataan ini menjadi penanda awal langkah besar PKS Lampung menuju politik yang mengutamakan pelayanan dan keberpihakan. PKS Lampung memandang masa bakti 2025–2030 sebagai momentum untuk memperkuat peran partai dalam pemberdayaan rakyat. Program yang direncanakan tidak hanya fokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga mengangkat potensi lokal: memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga mendorong inovasi generasi muda. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha, PKS ingin memastikan pembangunan Lampung merata dan inklusif.
“Di tengah riuhnya panggung politik nasional, PKS Lampung ingin mengembalikan makna politik sebagai jalan pengabdian. Masa bakti baru ini adalah undangan terbuka bagi seluruh warga Lampung untuk bergandengan tangan—mengubah potensi menjadi prestasi, memperkuat persatuan, dan menjadikan Lampung teladan kemajuan bagi Indonesia. Saatnya berkhidmat kepada Ummat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ST.MM dalam Pidatonya menyampaikan bahwa sekarang semua hal bermuara pada Politik sehingga politik sangat berpengaruh besar pada semua lini kehidupan bermasyarakat terutama di lampung.
“Sementara Lampung adalah provinsi termiskin ke-4 se Sumatera padahal Lampung adalah Provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terbesar ke 4 di Sumatera, namun karena banyak investasi dari luar dan dana yang mengalir ke luar daerah maka taraf hidup masyarakat lampung kurang berkembang oleh karena itu maka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung diharapkan mampu menjawab tantangan Tersebut,” harapnya. (kdi/pk/suc)