Menteri Komdigi, Meutya Hafid, merespons penangkapan itu dengan berkata “akan membersihkan kementeriannya dari oknum”.
Meutya berkata telah mengeluarkan instruksi menteri. Melalui ketentuan itu, dia meminta seluruh bawahannya bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap oknum yang terlibat judi online.
Selain itu, kata Meutya, seluruh pegawai dan pejabat di kementeriannya telah meneken pakta integritas.
Isi dokumen itu adalah pernyataan untuk tidak berkomunikasi, memengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan judi online.
Selama 10 hari sebelum penangkapan pegawai Komidigi, kata Meutya, pihaknya telah memblokir 187 ribu situs judi online.
“Saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif,“ kata Meutya tentang pemblokiran tersebut.
Namun menurut Adrianus Meliala, Guru Besar Universitas Indonesia, yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi judi online adalah kemauan politik.
Kemauan itu, kata dia, merupakan modal utama untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang melindungi judi online.
Kemauan politik itu juga akan menentukan sejauh mana pemerintah mengusut aktor-aktor di balik situs judi online.
“Butuh kemauan politik dari negara untuk melakukan operasi besar terhadap dirinya sendiri,“ kata Adrianus.
“Tentu tidak ada operasi yang menyenangkan, pasti menyakitkan, tapi hasilnya membawa kesehatan,“ ujarnya memakai analogi kesehatan untuk menunjuk pemberantasan oknum.
Di masa akhir pemerintahan Joko Widodo, Benny Rhamdani, yang saat itu menjabat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menyebut sosok berinisial T sebagai pengendali judi online.
Benny membuat klaim telah melaporkan sosok berinisial T itu dalam Rapat Kabinet. T, menurut dia, menempatkan basis bisnis judi online di Kambjoa.
Namun hingga saat ini, pemerintah—termasuk kepolisian—urung menindaklanjuti dan mengumumkan sosok T yang disebut Benny.
Menurut Adrianus, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo semestinya mengusut tuntas para dalang di balik situs judi online, termasuk yang berinisial T tersebut.
“Saya bisa paham kalau pada hari-hari terakhir pemerintahan Jokowi pengusutan itu tidak dilakukan, karena mungkin mereka cemas membuat catatan yang buruk,“ kata Adrianus.
“Tapi bagi pemerintahan yang sekarang, mereka justru punya kepentingan amat besar untuk memulai hari-hari pertama mereka dengan situasi yang sehat,“ tuturnya.
sumber : https://www.msn.com/id-id/berita/other/percuma-jika-bandarnya-tidak-diusut-tuntas-belasan-pegawai-komdigi-ditangkap-karena-judi-online/ar-AA1tA1mx
