Pajak harus kembali kepada kemaslahatan umat, bukan malah menguap dalam proyek-proyek tanpa prioritas, atau lebih buruk lagi, dikorupsi oleh elite yang rakus.
Inilah saatnya mengampanyekan semangat baru, menjadi warga negara yang tidak hanya patuh membayar, tetapi juga aktif mengawal. Karena mengkritik pemerintah bukan berarti membenci, melainkan mencintai bangsa ini lebih dalam. Bukan menyebar kebencian, tetapi menyuarakan kepedulian terhadap kesengsaraan yang kerap terpinggirkan.
Jika negara menuntut kepercayaan rakyat, maka negara pun wajib membuka ruang partisipasi dan transparansi. Jika rakyat dituntut taat, maka negara harus terlebih dahulu menunaikan amanah.
KAMMI percaya, hanya dengan masyarakat yang cerdas dan pemerintah yang terbuka, pajak benar-benar bisa menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat menumpuk kekayaan penguasa.
