Pemerintah Provinsi Lampung mengakui kelalaian dalam pembayaran pajak mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, namun mereka berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan serius. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan dinas dapat ditingkatkan dan integritas pemerintah daerah tetap terjaga.
