Selain itu, Pemprov Lampung juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas lainnya guna memastikan tidak ada tunggakan pajak yang belum diselesaikan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, sekaligus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
Reaksi masyarakat terhadap pengakuan kelalaian pembayaran pajak mobil dinas ini cukup signifikan. Melalui media sosial, banyak netizen yang menyoroti masalah ini dan mengekspresikan harapan mereka terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan dinas adalah suatu kewajiban yang harus dipegang teguh oleh setiap pejabat publik. Ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kontribusi yang penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Diharapkan bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov Lampung dan pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan sistem pengawasan internal mereka terkait pembayaran pajak kendaraan dinas. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
