Dari realisasi penyerapan tersebut, sebesar 82,43% merupakan realisasi belanja pegawai, 60,63% dari realisasi belanja barang yang digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja, 49,23% dari realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan pembangunan infrastruktur, 80,90% dari realisasi bantuan sosial dan 83,50% dari realisasi belanja transfer yakni penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa (DD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana BOS.
Secara rinci, realisasi dana APBN tahun 2023 berdasarkan jenis belanja yang disalurkan melalui KPPN Bandar Lampung sampai dengan Triwulan III tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 2.227.436.247.600,- , Belanja Barang sebesar Rp 2.486.057.572.652,-, Belanja Modal sebesar Rp 740.459.985.751,-, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 23.283.800.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp 8.255.940.361.135,-.
Dari total alokasi dana APBN yang dikelola KPPN Bandar Lampung sebesar 54,26 % merupakan pagu alokasi dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Desa (DD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana BOS. Hal ini menunjukan bahwa peran pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangat tinggi dalam usaha meningkatan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat diseluruh daerah.
Dengan optimalisasi penyerapan anggaran diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Beberapa satuan kerja vertikal didaerah merupakan satuan kerja Kementerian Lembaga pemilik pagu besar dan memegang fungsi yang vital terhadap program Prioritas Nasional (PN). Program prioritas nasional merupakan program yang disusun berdasarkan Nawacita dari Presiden Republik Indonesia, dengan realisasi penyerapan yang optimal berarti kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan program dimaksud dapat memberian dampak secara langsung terhadap berbagai sektor, khususnya yang langsung mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
