RUU tersebut, yang disetujui oleh pemerintah Israel pada 12 Februari dan lolos pembahasan pertama di Knesset, memberikan kewenangan kepada menteri komunikasi untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel dan menyita peralatan mereka jika dianggap menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara oleh menteri pertahanan.
Karhi sebelumnya menuduh Al Jazeera, saluran berita asal Qatar, bekerja melawan kepentingan pertahanan Israel dan memicu sentimen anti-Israel.
“Kami berhasil mengubah peraturan darurat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami menerapkannya – kami menutup [saluran Lebanon] Al Mayadeen,” ujar Karhi.
