Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam badan ini “benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza”.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional, menilai Indonesia akan lebih punya peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Asalkan punya agenda yang jelas. Tanpa itu, hanya akan jadi “antek asing”.
Dalam pernyataan bersama sebelumnya, setidaknya delapan pemimpin negara, termasuk Indonesia menyatakan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian ini.
Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional.
Salah satu informasi terkait “Dewan Perdamaian” yang memicu kritik adalah susunan anggota dewan eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003.
Informasi lain yang melahirkan pertanyaan adalah terkait biaya yang harus dibayar anggota permanennya, sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun).
Selain itu, bagaimana lembaga ini akan mengambil alih peran PBB juga urung terjawab.
Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan utama tentang Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump.
Apa alasan Indonesia bergabung “Dewan Perdamaian” yang digagas Trump?
Presiden Prabowo duduk didampingi Presiden Trump saat menandatangani piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Keterlibatan Indonesia, menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” katanya usai penandatanganan.
Dalam laman kantor presiden, disebutkan, bagi Indonesia, partisipasi dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Sumber gambar,Bloomberg via Getty Images
Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina.
Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional serta sebagai salah satu suara penting dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dunia, tulis laman kantor presiden.
Terkait dengan tarif keanggotaan sekitar Rp16,9 triliun yang banyak ditanyakan, Juru Bicara (Jubir) II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, “Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut.”
Dikutip dari Kompas.com, Nabyl menekankan keanggotaan Dewan Perdamaian ini tidak mengharuskan membayar demi mendapatkan kursi.
“Namun, keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen,” katanya.
Sumber gambar,AFP via Getty Images
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengunggah pernyataan bersama yang menyebutkan menteri luar negeri Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan ikut dalam Dewan Perdamaian Trump.
“Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing,” tulis pernyataan bersama yang diunggah akun Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kamis (22/01).
Negara-negara ini mendukung “upaya perdamaian” yang dipimpin Trump, terkait gencatan senjata permanen dan rekonstruksi Gaza, serta mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan negara sesuai dengan hukum internasional.
“Sehingga ini membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut,” begitu pernyataan mereka.
Apakah Indonesia akan jadi ‘antek asing’?
Beberapa warganet yang mengomentari keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai ‘antek asing’.
Padahal tidak demikian. Peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza justru akan semakin kuat dengan terlibat di Dewan Perdamaian, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo.
Selama ini, Indonesia lebih banyak melakukan pendekatan melalui jalur kemanusiaan dan multilateral tidak langsung, seperti lewat PBB.
Tapi ada syaratnya, lanjut Agung. Langkah tersebut harus disertai dengan agenda yang jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
“Karena kita memahami Ketika bicara masalah Board of Peace (Dewan Perdamaian), ini punya mekanisme yang berbeda seperti hal mekanisme yang lumrah dilakukan oleh PBB,” katanya.
Seperti diketahui, Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Trump. Pengurus intinya ditunjuk Gedung Putih. Tidak ada keterlibatan pihak Palestina di dalamnya, sehingga langkah yang dijalankan sangat mungkin “bias” terhadap Israel, kata Agung.
“Makanya kemudian Indonesia sebenarnya punya peran besar ketika memang bergabung dalam Board of Peace ini adalah dorong kesertaan Palestina di dalamnya,” katanya.
Agung menilai ini memungkinkan, karena negara anggota lain seperti Turki, Mesir, Yordania dan Qatar dapat menjadi “teman bermain yang mesra buat Indonesia”. Mereka dapat diajak bekerja sama karena memiliki kepentingan penyelesaian konflik di Gaza serta memperkuat posisi tawar.
Sumber gambar,Getty Images
“Ini aktor-aktor yang kemudian harus menjadi suara bagi Palestina. Mendorong dan memberikan ruang buat berkomunikasi dengan aktor di lapangan, baik Hamas maupun Fatah, maupun Otoritas Palestina,” kata Agung.
Selain itu, menurutnya, Trump bukan sosok yang terlalu kaku, tapi bisa sangat membuka ruang untuk proses negosisasi.
