Jakarta (11/11) — Wacana pembatasan game online seperti PUBG yang diisyaratkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta mendapat sambutan baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Namun, pihak legislatif mengingatkan bahwa solusi tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dan penguatan kurikulum lokal.
Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menyambut baik wacana pembatasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa solusi untuk menanggulangi dampak negatif game online harus melibatkan tiga pilar utama: sekolah, orang tua, dan pemerintah.
