“Bawaslu harus menunjukkan eksistensinya. Kita bisa mulai dari lingkungan yang memang ada di sekitar kita, tidak perlu muluk-muluk. Yang penting kegiatan ini berjalan, terdokumentasi dengan baik, dan punya dampak terhadap pendidikan demokrasi di masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki target konkret terkait pendidikan politik di SMA/SLTA sederajat, termasuk menjalin sinergi dengan instansi/lembaga di daerah masing-masing.
“Kegiatan ini kalau bisa dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung, sehingga bisa diluncurkan bersama-sama dan dipublikasikan secara luas ke masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaboratif dan efisiensi, Bawaslu Lampung terus mendorong agar pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menyentuh akar partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi di masa non- tahapan.
