Jakarta (04/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai bahwa penundaan pembatasan subsidi BBM adalah langkah yang sangat tepat. Dalam kondisi ekonomi global dan nasional yang sedang menghadapi ketidakpastian, pembatasan subsidi BBM berisiko memperburuk situasi dengan meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli masyarakat.
Dampak Pembatasan Subsidi BBM terhadap Daya Beli Masyarakat
Saat ini, berbagai indikator ekonomi sudah menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Jika subsidi BBM atau tarif CommuterLine dicabut, daya beli akan semakin tertekan. “Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, meski pasokan barang kebutuhan pokok cukup, menunjukkan adanya penurunan daya beli,” ungkap Amin.
Banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi salah satu penyebab melemahnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada turunnya permintaan barang dan deflasi.
Efek Berantai dari Pencabutan Subsidi BBM
Amin juga mengingatkan bahwa pencabutan subsidi BBM akan membawa efek berantai. Kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan biaya transportasi, yang pada gilirannya akan mendongkrak harga barang kebutuhan pokok serta biaya lainnya. Kondisi ini akan semakin memperburuk daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang masih bergantung pada subsidi BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
“Semakin lemahnya daya beli masyarakat juga berdampak pada pelaku usaha, khususnya UMKM. Saat ini saja produk mereka sulit terjual, apalagi jika daya beli terus menurun,” tegas Amin.
Penundaan Sebagai Solusi untuk Mencari Kebijakan yang Lebih Adil
Penundaan pembatasan subsidi BBM dinilai memberikan waktu bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil dan komprehensif. Kebijakan pembatasan subsidi ini berpotensi memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Dengan menundanya, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, penundaan ini memungkinkan pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang lebih baik dalam memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknologi untuk memantau dan mengontrol distribusi BBM bersubsidi, sehingga kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dapat diatasi.
Kebocoran Penggunaan Subsidi BBM di Sektor Industri dan Perkebunan
Selama ini, banyak sektor industri dan perkebunan diduga secara ilegal memanfaatkan BBM bersubsidi. Kebocoran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum dapat dibereskan secara efektif. Penundaan pembatasan subsidi BBM memberikan waktu lebih bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih matang, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik.
Energi Terbarukan: Solusi untuk Mengurangi Ketergantungan pada BBM Fosil
Amin juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat menghasilkan biofuel dari bahan organik seperti tanaman dan limbah untuk digunakan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil.
“Indonesia perlu segera menyusun peta jalan terpadu untuk memastikan pelaksanaan biodiesel yang efektif,” tegas Amin. Tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, melalui intensifikasi, transparansi, ketertelusuran, dan peningkatan kesejahteraan petani, adalah kunci pengembangan biofuel.
Pentingnya Hilirisasi dan Pengembangan Biofuel Generasi Kedua
Hilirisasi dan pengembangan biofuel generasi kedua juga menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pemerintah dapat mengurangi konsumsi BBM fosil secara signifikan.
“Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum juga dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga konsumsi bahan bakar fosil bisa berkurang secara signifikan,” pungkasnya.