Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menekankan bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali selama ini telah menjadi salah satu penyebab berkurangnya area tanam padi di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, hal ini berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan ketergantungan pada impor beras. Dalam hal ini, Komisi II DPR RI siap memberikan dukungan dalam penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini.
“Moratorium saja tidak cukup, harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, pemetaan lahan, dan perlindungan terhadap petani agar kebijakan ini benar-benar efektif dan efisien dalam mendukung program ketahanan pangan.” Tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
