Bandar Lampung — Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Prof. Budi Setiyono, menjadi narasumber utama dalam Kuliah Umum Pascasarjana FISIP Universitas Lampung (Unila) yang digelar di Auditorium D.3.1 FISIP Unila, pada Kamis (28/8).
Mengusung tema “Penguatan Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045”, kuliah umum ini menjadi bagian dari upaya Unila dalam memperkuat peran akademik dalam menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya di bidang kependudukan dan keluarga.
Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, yang hadir mewakili Rektor dan sekaligus membuka acara secara resmi, menyampaikan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan pemerintah.
“Universitas Lampung berupaya menjawab tantangan pembangunan, termasuk isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Maka, kuliah ini memiliki makna ganda, yakni sebagai ruang akademik dalam memperluas wawasan dan juga sebagai ajang memperluas jejaring antara kampus dengan lembaga pemerintahan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Prof. Budi menjelaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 dicanangkan bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Salah satu landasan penting dari visi tersebut adalah memaksimalkan bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–65 tahun) lebih besar dari usia non-produktif (>50%).
“Bonus demografi adalah peluang, tetapi juga tantangan. Pada masa ini, kita dihadapkan pada persoalan kompleks, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja. Transformasi menuju Indonesia Emas tidak akan berjalan tanpa kolaborasi lintas sektor,” tegas Prof. Budi.
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa pascasarjana, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya, yang antusias menyimak paparan dan berdiskusi tentang arah kebijakan strategis di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
Kuliah umum ini menjadi langkah konkret FISIP Unila dalam memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional berbasis data, kebijakan, dan kolaborasi lintas institusi.