Perpres itu nantinya jadi payung hukum yang mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, untuk mewujudkan ekosistem pers yang berkeadilan.
Sebelumnya, Senin (7/2/2023), dalam pertemuan dengan Dewan Pers periode 2022-2025, di Istana Merdeka, Jakarta, Kepala Negara mengingatkan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, berdasarkan prinsip-prinsip dan etika jurnalistik. Karena, kebebasan tanpa tanggung jawab bisa merugikan banyak orang, apalagi di tahun politik menjelang pemilu serentak tahun 2024.
