Anggota Komisi IX dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, menyatakan bahwa Fraksi Demokrat berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal dan kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan. Demokrat juga menyoroti liberalisasi sektor kesehatan melalui aturan perizinan masuknya tenaga kesehatan WNA di rumah sakit Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, menilai penghapusan mandatory spending sebagai kemunduran bagi sektor kesehatan. Netty mengatakan bahwa mandatory spending masih diperlukan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan anggaran yang cukup.
 secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU)){kind=link}