Rapat pengesahan tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang mewakili pemerintah. Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU, kecuali Fraksi Demokrat dan PKS yang menolak RUU tersebut.
Fraksi Demokrat dan PKS khususnya mengkritik penghapusan mandatory spending atau belanja wajib dalam draf RUU tersebut. Menurut mereka, mandatory spending yang diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebelum direvisi seharusnya ditambah, bukan dihilangkan dalam UU baru ini.
 secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU)){kind=link}