Problema lain yang diangkat adalah penunggakan pembayaran PNBP oleh sejumlah penambang. Mulyanto menyoroti bahwa hal ini bisa mengakibatkan hilangnya penerimaan negara yang seharusnya signifikan bagi pembangunan nasional.
Dalam merespons permasalahan ini, Mulyanto mendorong capres dan cawapres untuk memikirkan ulang besaran royalti tambang. Ia menekankan perlunya kesetaraan agar kekayaan alam tidak hanya menguntungkan korporasi besar, namun juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.