Pada Senin, 23 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan yang memengaruhi masa depan politik Indonesia. Keputusan ini berkaitan dengan batas maksimal usia Calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 70 tahun, yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut sangat penting dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam apa yang telah terjadi dan implikasinya.
Anggota Majelis Hakim yang Menyetujui Putusan
Ketua MK, Anwar Usman, memainkan peran penting dalam membacakan putusan tersebut. Anggota majelis hakim yang juga menyetujui putusan ini adalah Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams. Dengan persetujuan dari anggota majelis hakim tersebut, putusan ini menjadi sah dan mengikat.
Gugatan oleh WNI Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro
Gugatan terkait batas maksimal usia Calon Presiden dan Wakil Presiden ini diajukan oleh tiga warga negara Indonesia (WNI), yaitu Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro. Mereka dikuasakan kepada Aliansi 98 dalam perkara 102/PUU-XXI/2023. Gugatan ini mencerminkan keprihatinan terhadap pembatasan usia dalam konteks demokrasi Indonesia.
Implikasi Putusan MK
Putusan MK ini memiliki implikasi yang signifikan dalam politik Indonesia. Dengan menolak gugatan terkait batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 70 tahun, MK membuka peluang bagi tokoh-tokoh yang telah mencapai usia tersebut untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Ini berarti bahwa pemilihan umum 2024 akan memiliki dinamika tersendiri dengan adanya calon-calon yang sebelumnya tidak dapat berpartisipasi. Keputusan ini juga memengaruhi cara demokrasi berlangsung di Indonesia dan memberikan warga negara lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depan negara.
