Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, menegaskan penolakannya terhadap rencana pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN di Indonesia. Acara tersebut direncanakan akan digelar pada 17-21 Juli 2023.
Dalam wawancara dengan MUIDigital, Kiai Cholil mengecam penyelenggaraan acara tersebut dan menyatakan penolakan yang keras terhadap LGBT. Ia menegaskan bahwa LGBT adalah penyimpangan yang tidak sesuai dengan agama, Pancasila, dan norma kemanusiaan.
Kiai Cholil menjelaskan bahwa LGBT tidak dapat dianggap sebagai hal yang normal atau diizinkan di Indonesia. Menurutnya, dari Undang-Undang Dasar hingga Pancasila, tidak ada yang membenarkan LGBT. Ia menegaskan bahwa hubungan sesama jenis tidak memiliki dasar yang memperbolehkannya.
Mewakili MUI, Kiai Cholil berharap pemerintah dapat melarang penyelenggaraan pertemuan tersebut. Meskipun belum ada aturan yang tegas terkait LGBT, ia berharap larangan ini didasarkan pada aspirasi dan norma yang berlaku.
Selain itu, Kiai Cholil juga mengimbau agar individu yang terlibat dalam LGBT untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat agar mereka dapat kembali ke jalan yang sesuai dengan fitrahnya.
Acara pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN tersebut diorganisir oleh ASEAN SOGIE Caucus, sebuah organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. Acara tersebut bertujuan untuk memperkuat advokasi LGBTQ di Asia Tenggara.
Kiai Cholil menegaskan bahwa penyelenggaraan acara tersebut tidaklah benar dan tidak boleh dikampanyekan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menormalkan dan meluruskan individu yang terlibat dalam LGBT. Sebagai warga negara dan tokoh agama, ia juga berkomitmen untuk meluruskan pandangan tersebut.
Rencana pertemuan komunitas LGBT ini menuai perbedaan pandangan di masyarakat. Sementara ada yang mendukung kebebasan dan keberagaman, ada pula yang menentangnya berdasarkan keyakinan agama dan nilai-nilai tradisional yang dianut.