Indonesia gabung ‘Dewan Perdamaian’ bentukan Trump – ‘Kita berisiko jadi antek asing, kalau tak punya agenda jelas’

Namun, sumber yang dekat dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron berkata kepada kantor berita AFP, piagam tersebut “melampaui kerangka kerja Gaza”.

Sumber itu pun menambahkan: “Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan.”

Sementara itu, Khaled Elgindy dari Quincy Institute for Responsible Statecraft menyampaikan kepada Reuters:

“Rasanya pemerintahan mereka (pemerintahan Trump) ingin memperluas jangkauan Dewan Perdamaian dan bahkan berencana mengganti sistem PBB saat ini,” kata Elgindy.

“Jadi, jelas bahwa Gaza mungkin menjadi awal, bukan akhir dari Dewan tersebut menurut pemerintahan Trump,” ujarnya.

Sejauh ini, tindakan pemerintahan Trump terkait PBB adalah telah memotong dana AS untuk PBB.

AS juga berulang kali mengeluarkan veto yang menghalangi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan agar mengakhiri genosida di Gaza.

Teranyar, pada 7 Januari 2026, Trump menandatangani memo, menarik AS dari 31 entitas PBB yang “beroperasi bertentangan dengan kepentingan nasional AS”.

Ini termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Dana Demokrasi PBB.

Bagaimana Dewan Perdamaian Trump akan bekerja?

Di dalam susunan Dewan Perdamaian, terdapat dua dewan eksekutif, yakni:

Gedung Putih menyatakan mereka yang terpilih untuk duduk di dewan-dewan ini akan bekerja memastikan “pemerintahan yang efektif dan penyediaan layanan terbaik yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Gaza”.

Trump akan memimpin Dewan Eksekutif Pendiri yang beranggotakan tujuh orang, yang akan mengarahkan Gaza melalui fase rekonstruksi berikutnya, menurut Gedung Putih. Anggota lainnya termasuk:

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga menjadi anggota dewan ini. Masuknya Blair cukup kontroversial karena pada 2003 ia membawa Inggris terlibat dalam Perang Irak berdasarkan klaim Irak memiliki senjata pemusnah massal, yang kemudian terbukti palsu.

Setiap anggota akan memiliki portofolio masing-masing yang “penting bagi stabilisasi Gaza”, kata Gedung Putih.

Apakah Palestina dan Israel masuk di Dewan Perdamaian Trump?

Hingga kini, tidak terpantau ada warga Palestina berada di kedua dewan eksekutif tersebut.

Sementara itu, ada satu warga Israel dilibatkan di Dewan Eksekutif Gaza, yaitu miliarder properti Yakir Gabay, yang lahir di Israel tetapi kini berdomisili di Siprus.

Anggota lain dalam dewan ini dikabarkan juga mencakup politisi senior dari negara-negara seperti Qatar dan Turki yang telah mengkritik cara Israel menjalankan genosida di Jalur Gaza.

Palestina mengharapkan “perwakilan yang jauh lebih luas,” kata politisi Mustafa Barghouti kepada program Weekend BBC News World Service.

“Sepertinya ini hanya dewan Amerika, dengan beberapa unsur internasional,” katanya.

Fakta bahwa peran kelompok administratif Palestina yang disetujui selama perundingan damai di Kairo dinilai “tidak jelas” dan ini berpotensi akan “menyulitkan,” kata Barghouti.

Dia juga meragukan kesediaan Israel membuka perbatasan Rafah untuk memfasilitasi rekonstruksi Gaza.

Sementara itu, Israel menyebut mereka tidak dilibatkan dalam pembicaraan tentang komposisi dewan eksekutif.

Hal ini “tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya,” begitu keterangan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyebut pengumuman tersebut sebagai “kegagalan diplomatik bagi Israel”.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, menulis di X: “Sektor Gaza tidak membutuhkan ‘komite administratif’ untuk mengawasi ‘rekonstruksinya’ karena yang dibutuhkan adalah membersihkannya dari teroris Hamas.”

Apa saja langkah “Dewan Perdamaian” Trump?

Fase pertama rencana perdamaian: Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata, pertukaran sandera Israel yang masih hidup dan yang telah meninggal di Gaza dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, penarikan sebagian pasukan Israel, dan peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah Israel bersikeras, mereka hanya dapat melanjutkan ke fase kedua setelah Hamas menyerahkan jenazah sandera terakhir yang tewas.

Lainnya, Hamas menolak menyerahkan senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka, dan Israel belum berkomitmen untuk sepenuhnya menarik diri dari Gaza.

Gencatan senjata yang saat ini berlangsung juga rapuh. Lebih dari 460 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan, menurut kementerian kesehatan di Gaza, sementara militer Israel mengatakan tiga tentaranya tewas dalam serangan Palestina selama periode yang sama.

Saat ini sekitar 80% bangunan di Gaza telah hancur atau rusak dan menghasilkan 60 juta ton puing-puing, menurut perkiraan PBB. Keluarga yang terpaksa mengungsi juga menghadapi cuaca dingin, tempat tinggal yang terbatas, dan kekurangan makanan.

Kelompok bantuan mengatakan ada perbaikan, tapi Israel terus memberlakukan pembatasan terhadap pekerjaan mereka.

Karena itu, pertanyaannya apakah Dewan Perdamaian Trump sungguh berniat mendorong perubahan dan mengambil langkah-langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan secara cepat? Hal ini masih harus dilihat ke depannya.