Indonesia gabung ‘Dewan Perdamaian’ bentukan Trump – ‘Kita berisiko jadi antek asing, kalau tak punya agenda jelas’

Agung bilang, tanpa adanya agenda yang jelas, hanya akan membuat Indonesia berisiko terseret agenda Trump, kehilangan legitimasi domestik, serta mereduksi posisi moral pro-Palestina.

“Jadi antek-antek asing kalau ini enggak terlihat punya agenda setting kan,” katanya.

Apakah melanggar prinsip bebas aktif?

Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian tak melanggar prinsip bebas aktif, menurut Agung. Sebab, ini bukan blok aliansi militer, keanggotannya belum tentu permanen, dan masih bersifat eksperimental dalam penyelesaian konflik antarnegara.

“Walaupun laboratoriumnya… Sayangnya, adalah Palestina,” kata Agung.

Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang juga mengatakan keikutsertaan Indonesia “sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif”.

Keterlibatan Indonesia, kata dia, merupakan “langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza”.

Yvonne menambahkan, Dewan Perdamaian akan dilaksanakan sebagai bagian dari kerja sama multilateral untuk mendukung perdamaian, dan keamanan di Gaza.

“Melalui BoP [Board of Peace], Indonesia juga memiliki ruang untuk memastikan agar setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor mandat yang jelas, mengutamakan tujuan kemanusiaan, serta memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan seluruh personel Indonesia yang terlibat,” kata Yvonne seperti dikutip Kumparan, Rabu (21/01).

Dengan Dewan Perdamaian, dia bilang, Indonesia akan punya ruang memastikan setiap langkah yang akan dijalankan.

“Mengutamakan tujuan kemanusiaan, serta memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan seluruh personel Indonesia yang terlibat,” jelasnya.

Mengapa Indonesia harus berhati-hati?

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga mendapat respons dari Anggota DPR Komisi bidang Luar Negeri, TB Hasanuddin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah risiko strategis.

Hal positif itu adalah terbuka peluang memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza “dari dalam”.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim,” katanya dalam keterangan tertulis.

Keanggotaan Indonesia memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza agar bantuan internasional dapat disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, katanya.

Posisi ini menurutnya akan menjadi posisi tawar Indonesia agar bisa mendorong AS lebih konsisten memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia.

Ia melanjutkan, empat hal krusial lainnya yang perlu diantisipasi pemerintah di antaranya:

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel,” kata TB Hasanuddin.

Siapa saja yang diundang bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump?

Puluhan pemimpin dunia telah menerima surat undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump, menurut sejumlah laporan. Selain Indonesia, undangan itu diterima oleh:

Beberapa negara yang masih mempertimbangkan adalah Rusia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Vatikan.

Siapa yang setuju bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump?

Mereka yang secara terbuka telah setuju bergabung, termasuk:

Dan, seperti dikutip dari pernyataan bersama di akun X Kemenlu Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan bergabung.

Bahrain, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Hungaria, Maroko, dan Vietnam telah mendaftar.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney ikut serta, tetapi tidak akan membayar untuk menjadi anggota.

Namun, Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, menolak undangan tersebut karena badan itu “secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas”.

Apa syarat bergabung dengan “Dewan Perdamaian”?

Piagam Dewan Perdamaian akan mulai berlaku setelah tiga negara secara resmi setuju terikat di dalamnya.

Seorang pejabat AS berkata pada CBS News, tak ada persyaratan bergabung. Akan tetapi, bagi mereka yang ingin menjadi anggota permanen wajib membayar biaya US$1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) atau hanya berhak memperoleh keanggotaan selama tiga tahun.

Iuran anggota itu disebut akan digunakan mendanai rekonstruksi Gaza, menurut para pejabat.

Namun, dewan ini rupanya akan diperluas untuk menangani konflik lain, menurut salinan surat dan draf piagam yang dilihat kantor berita Reuters. Bahkan, dewan ini akan dipimpin Trump seumur hidup, meski ia tidak lagi menjadi Presiden AS.

Apakah Dewan Perdamaian Trump berpotensi melemahkan PBB?

Dalam suratnya, Trump mengungkapkan dewan tersebut akan “mengambil pendekatan baru yang berani dalam menyelesaikan konflik global”.

Hal ini kemudian dinilai berpotensi mengancam posisi dan fungsi Dewan Keamanan PBB, yang saat ini bertanggung jawab atas perdamaian, pemeliharaan perdamaian, dan sanksi internasional.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, piagam tersebut dibuka dengan menekankan kebutuhan adanya “badan perdamaian internasional yang lebih lincah dan efektif”.

Lanjutannya, tertulis perdamaian yang berkelanjutan memerlukan “keberanian untuk meninggalkan… lembaga-lembaga yang terlalu sering gagal”.

Dalam pernyataannya tentang Dewan Perdamaian, Gedung Putih mengatakan: “Tonggak sejarah ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.”