Dia berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali peraturan larangan penjualan gabah Lampung ke luar provinsi dengan melibatkan asosiasi petani dan bukan hanya asosiasi penggilingan padi.
“Kami berharap agar kepentingan sekelompok orang tidak mengorbankan kepentingan yang lebih luas,” jelasnya.
Rayon juga mengingatkan bahwa aturan serupa pernah diberlakukan di salah satu daerah di Sulawesi sekitar lima tahun yang lalu dan menyebabkan keributan serta protes dari petani, pedagang, dan penggilingan karena harga gabah turun secara drastis.
“Petani yang sebelumnya diam menjadi memberontak. Seharusnya kita dapat belajar dari kasus tersebut,” paparnya.
Selain itu, Rayon juga menjelaskan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di Lampung seringkali tidak menguntungkan petani saat masa panen karena mereka sangat bergantung pada tengkulak.
