Selain ke Kemendagri, Ali Johan juga minta Komisi 1 koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) guna menyusun tahapan pilkades.
“Tahapan harus fisusun dengan baik. Sebab, pilkades lebih rawan dibanding pileg atau pilkada,”tandas Ali Johan.
Terkait anggaran, menurut Ali Johan, karena pilkades bagi 112 desa figelar sekitar akhir Desember 2023, maka dapat dianggarkan lewat APBD Perubahan.
“Untuk pelaksanaan pilkades akan dibantu Rp10 juta. Untuk anggaran keamanan nanti dibahas,” ujar politisi PDIP itu.
Ketua APDESI Lampung Timur Guna Wijaya minta Pemkab Lampung Timur selaras dengan DPRD yang mendukung pilkades bagi 112 desa digelar Desember mendatang. Mereka menolak desa yang akan menggelar pilkades berlama- lama dipimpin seorang penjabat sementara yang ditunjuk kepala daerah.
“Tak ada alasan pilkades 2023 ditunda. Apalagi DPRD Lampung Timur telah setuju dan sangat mendukung,”tegas Guna Wijaya.
