Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi mengatakan bahwa pemanggilan tersebut untuk memberikan klarifikasi hingga mendorong bagian Inspektorat dan Bagian Hukum Pemerintah, untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Kami mendorong ASN di bawah Inspektorat Bandar Lampung, agar tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik, termasuk juga Linmas, RT, hingga Kepala Lingkungan (Kaling) juga berlaku sama,” kata Sidik Efendi saat rapat dengar pendapat di Ruang Komisi I DPRD Bandar Lampung.
