Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menekankan pentingnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan dalam menindaklanjuti kasus di Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana Satpol PP menyatakan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden. Meskipun sudah ada klarifikasi bahwa anggota Satpol PP yang muncul di video tersebut bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Saan menganggap bahwa hal ini belum menjamin netralitas.
Saan Mustopa menyatakan harapannya agar Bawaslu mengambil tindakan terkait insiden di Garut. Ia menegaskan bahwa, meskipun anggota Satpol PP tersebut bukan ASN atau PNS, mereka tetap merupakan bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya bersikap netral. Saan juga menyoroti pentingnya aparat pemerintahan, termasuk Satpol PP, untuk menjaga netralitasnya, terutama dalam konteks pemilu.
Ia menekankan bahwa para aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menjadi teladan dalam hal netralitas. Sikap netral dan menjauhi tindakan yang dapat merugikan netralitas aparat di semua tingkatan dianggapnya sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.
Dalam video yang mencuat, terdapat 13 orang anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang mengenakan seragam dan menyatakan dukungan kepada calon wakil presiden. Meskipun sudah dijelaskan bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, kontroversi tetap timbul terkait netralitas aparat dalam proses politik.