DAVOS, KOMPAS.com – Presiden AS, Donald Trump mengeklaim bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukannya.
“Dia diundang, dia menerima. Banyak orang telah menerima,” kata Trump kepada wartawan di Davos, Swiss, dikutip dari AFP, Kamis (22/1/2026).
Ketika ditanya tentang kritik bahwa ia menjangkau tokoh-tokoh non-demokratis, Trump mengakui beberapa di antaranya memang kontroversial.
“Jika saya memasukkan semua bayi ke dalam daftar, jumlahnya tidak akan banyak,” ujarnya.
Rusia baru pelajari undangan Trump
Di Moskwa, Putin mengatakan dalam rapat kabinet bahwa dia telah memerintahkan kementerian luar negerinya untuk mempelajari proposal tersebut.
“Kementerian Luar Negeri Rusia telah ditugaskan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada kami dan untuk berkonsultasi mengenai hal ini dengan mitra strategis kami,” kata Putin dalam pertemuan pemerintah yang disiarkan televisi.
Menurutnya, Rusia dapat membayar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun yang diminta untuk keanggotaan tetap.
Dana itu berasal dari aset Rusia yang dibekukan di bawah pemerintahan AS sebelumnya.
Dia menambahkan, aset-aset tersebut juga dapat digunakan untuk membangun kembali wilayah-wilayah yang rusak akibat permusuhan, setelah tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina.
Undangan dikirim ke puluhan pemimpin dunia dengan permintaan dana sebesar 1 miliar dollar AS untuk mendapatkan kursi tetap di dewan tersebut.
Dewan Perdamaian Gaza
Meskipun awalnya dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, piagam dewan tersebut tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada Jalur Gaza.
Dewa Perdamaian tampaknya ingin menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memicu kemarahan beberapa sekutu AS termasuk Perancis.
Piagam tersebut memberikan wewenang luas kepada Trump, yang akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian dan juga bertindak sebagai perwakilan AS.
Keanggotaan akan berdasarkan undangan dari ketua, yang akan memegang wewenang utama atas masa jabatan, perpanjangan, dan pemberhentian.
Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas negara anggota, semua hasil akan memerlukan persetujuan ketua.
Ketua dapat memberikan suara penentu dan memiliki wewenang eksklusif untuk membuat, mengubah, atau membubarkan entitas institusi, menunjuk pengganti, serta bertindak sebagai otoritas terakhir mengenai makna, interpretasi, dan penerapan piagam tersebut.
Dewan Perdamaian akan memiliki stempel resmi yang harus mendapat persetujuan dari ketua.
Untuk mewujudkan visi dewan tersebut, sebuah komite eksekutif telah dibentuk.
Mereka termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Setiap anggota akan mengawasi portofolio yang mencakup tata kelola, diplomasi, dan rekonstruksi.