Jakarta (08/10) — Kisruh dunia peradilan di Indonesia mencuat dengan adanya tuntutan terbuka dari para hakim serta aksi cuti massal yang dilakukan untuk mengadukan nasib mereka. Salah satu pihak yang ditemui oleh delegasi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW).
Pertemuan Solidaritas Hakim Indonesia dengan Wakil Ketua MPR
Delegasi SHI yang dipimpin oleh Humaidi, Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, bertemu dengan Hidayat Nur Wahid di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Dalam pertemuan tersebut, Humaidi menyampaikan bahwa SHI telah bersabar selama 12 tahun, namun tidak ada perbaikan kesejahteraan yang layak bagi para hakim.
Cuti Massal, Tapi Tidak Mogok Kerja
Meskipun para hakim mengambil cuti massal, Humaidi menegaskan bahwa mereka tidak melakukan mogok kerja. Masih banyak hakim di daerah yang terus bekerja menegakkan hukum bagi penuntut keadilan. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa kondisi para hakim sangat memprihatinkan.
“Sudah cukup kami bersabar selama 12 tahun, dengan gaji dan fasilitas yang sangat terbatas. Banyak hakim yang terpaksa tinggal di rumah kos sederhana karena tidak sanggup membayar sewa rumah yang lebih layak. Padahal, semestinya hakim sudah selesai dengan kebutuhan dasarnya agar tenang dalam memutuskan perkara. Tetapi yang terjadi jauh dari harapan,” ungkap Humaidi.
Sistem Penggajian yang Memprihatinkan
Humaidi juga membandingkan sistem penggajian pada era Orde Baru yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi. Ia menyesalkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review yang memenangkan para hakim soal penggajian belum dilaksanakan oleh pemerintah.
”Saat ini kondisi para hakim sangat memprihatinkan. Padahal, tugas hakim tidak ringan, setiap hari puluhan perkara harus disidangkan. Sementara pengangkatan para hakim tidak dilakukan tiap tahun seperti halnya PNS,” tambahnya.
Tanggapan Hidayat Nur Wahid
Menanggapi aspirasi tersebut, Hidayat Nur Wahid menyatakan rasa prihatinnya dan mendukung tuntutan para hakim untuk memperbaiki kesejahteraan dan kinerja mereka. Menurutnya, negara seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum, termasuk dalam menjalankan putusan judicial review dari MA.
“Ini adalah paradoks, negara yang seharusnya menjadi contoh untuk mematuhi hukum malah tidak sepenuhnya melaksanakan putusan hukum. Padahal sekarang kita sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Penting bagi pemerintah yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk memperhatikan serius tuntutan para hakim,” tegas Hidayat Nur Wahid.
Usulan Pertemuan dengan Pihak Terkait
HNW mengusulkan agar SHI terus melakukan upaya strategis, termasuk bertemu dengan Komisi III DPR, pimpinan DPD, serta hakim senior di MA. Ia juga berjanji untuk menyampaikan aspirasi para hakim kepada Fraksi PKS di berbagai komisi terkait di DPR dan akan membahasnya dalam Rapat Pimpinan MPR pada 9 Oktober 2024.
Harapan dan Doa untuk Hakim
Di akhir pertemuan, HNW mendoakan agar para hakim tetap istiqomah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ia juga berharap agar pemerintah yang baru membuka mata hati untuk mengabulkan tuntutan para hakim. Doa tersebut diaminkan oleh para hakim yang hadir, yang menyambut antusias dukungan dari Hidayat Nur Wahid.