Oleh : Zainudin Hasan,SH,MH
Hadi Tjahjanto telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Fokus utama Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam yang baru memastikan pemilu berjalan dengan aman damai dan lancar sampai pelaksanaan pelantikan atau pengucapan sumpah dan janji pada bulan Oktober 2024 serta penyelesaian PR yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Mahfud MD.
Langkah konkret yang diusulkan, yaitu kolaborasi dan kerjasama internal di Kementerian Hukum dan Keamanan, serta penyelesaian permasalahan hukum seperti mafia hukum, menjanjikan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Keterlibatan Hadi Tjahjanto, yang memiliki pengalaman di TNI dan sebelumnya di Kementerian BPN dan ATR, Hal ini dapat berdampak secara strategis terhadap perbaikan pola penegakan hukum di Indonesia.
Tantangan besar bagi Hadi Tjahjanto adalah menjaga independensi dan keadilan dalam penegakan hukum, tanpa memandang bulu. Perbaikan internal di Kementerian Hukum dan Keamanan juga menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas disisa jabatan kurang lebih 8 bulan.
Dengan komunikasi yang baik dengan Presiden Joko Widodo, Hadi Tjahjanto diharapkan mampu menata dan menggerakkan seluruh badan-badan atau organ-organ di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan visi misi presiden. Selain itu juga dapat memghasilkan solusi atau strategi serta aksi terhadap permasalahan atau tantangan kedepan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang baru.